I. Pendahuluan: Antara Narasi Progresif dan Realitas Implementasi

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah restorative justice semakin sering muncul dalam diskursus penegakan hukum di Indonesia. Konsep ini kerap dipromosikan sebagai pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana, sebuah pendekatan yang tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga berusaha memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat suatu tindak pidana. Narasi yang dibangun terlihat progresif: hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai alat represif negara, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Kemunculan wacana ini tidak dapat dilepaskan dari konteks reformasi sistem peradilan pidana pasca-reformasi 1998. Kritik terhadap sistem peradilan yang kelebihan beban, lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcapacity, serta minimnya perhatian terhadap hak-hak korban mendorong pencarian paradigma alternatif. Restorative justice muncul sebagai jawaban atas berbagai kelemahan tersebut, menawarkan visi peradilan pidana yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan. Secara kelembagaan, adopsi restorative justice dimulai dari berbagai regulasi internal lembaga penegak hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan, yang mulai memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif.

Namun di balik narasi progresif tersebut, muncul berbagai pertanyaan kritis mengenai bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik. Salah satu isu yang paling sering menjadi sorotan adalah kecenderungan penerapan restorative justice yang tidak konsisten dan cenderung selektif. Dalam sejumlah kasus, penyelesaian melalui restorative justice tampak dapat dilakukan dengan relatif cepat dan mudah. Namun dalam kasus lain yang memiliki karakteristik hampir serupa, proses hukum tetap berjalan hingga ke pengadilan tanpa adanya upaya serius untuk mendorong penyelesaian restoratif. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada standar objektif, melainkan bergantung pada faktor-faktor yang tidak sepenuhnya transparan, termasuk posisi sosial pelaku, kemampuan ekonomi, atau bahkan pertimbangan pragmatis untuk meredam tekanan publik.

II. Kerangka Teoretis: Restorative Justice dalam Spektrum Teori Pemidanaan

A. Paradigma Retributif dan Kritiknya

Sistem peradilan pidana konvensional pada umumnya didasarkan pada paradigma retributive justice, yaitu keadilan yang diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kerangka ini, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan negara, sehingga respons yang tepat adalah penjatuhan sanksi oleh negara. Landasan filosofis retributive justice dapat ditelusuri hingga pemikiran Immanuel Kant yang menekankan bahwa hukuman merupakan imperatif kategoris — pelaku harus dihukum karena ia telah melakukan kejahatan, terlepas dari konsekuensi utilitarian apapun. Dalam perspektif ini, pemidanaan memiliki justifikasi moral yang berdiri sendiri, bukan semata-mata sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial tertentu.

Namun paradigma retributif menghadapi berbagai kritik fundamental. Sistem retributif menempatkan negara sebagai pihak yang dirugikan oleh tindak pidana, sehingga korban cenderung terpinggirkan dalam proses peradilan. Pemidanaan sering kali menghasilkan stigma sosial yang justru menyulitkan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Orientasi pada pemidanaan juga berkontribusi pada kelebihan beban sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Lebih jauh lagi, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak selalu efektif dalam mencegah residivisme, bahkan dalam beberapa kasus justru menciptakan sekolah kejahatan yang memproduksi pelaku yang lebih terampil dan lebih keras.

B. Restorative Justice sebagai Paradigma Alternatif

Restorative justice muncul sebagai kritik terhadap kelemahan paradigma retributif. Howard Zehr, salah satu pemikir utama restorative justice, mendefinisikannya sebagai proses yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam tindak pidana tertentu untuk bersama-sama mengatasi dampak pelanggaran dan implikasinya bagi masa depan. Berbeda dengan retributive justice yang bertanya ‘hukuman apa yang pantas bagi pelaku?’, restorative justice bertanya: ‘Siapa yang dirugikan? Apa kebutuhan mereka? Siapa yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut?’ Pergeseran pertanyaan ini mencerminkan perubahan fundamental dalam memahami esensi keadilan dalam konteks pidana.

Prinsip-prinsip dasar restorative justice mencakup partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban daripada semata menghukum pelaku, pengakuan tanggung jawab oleh pelaku dan komitmennya untuk memperbaiki kesalahan, serta fasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menawarkan visi yang lebih holistik tentang keadilan, yang tidak hanya melihat pada dimensi hukuman tetapi juga pada dimensi penyembuhan dan rekonsiliasi sosial.

C. Tension Antara Dua Paradigma

Meskipun restorative justice menawarkan perspektif yang lebih holistik, implementasinya dalam sistem hukum positif menghadapi berbagai tension dengan paradigma retributif yang masih dominan. Secara konseptual, retributive justice memahami kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara dan menempatkan negara sebagai aktor utama dengan proses yang bersifat adversarial, sementara restorative justice memahami kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial dengan korban, pelaku, dan komunitas sebagai aktor utama dalam proses yang dialogis dan konsensual. Perbedaan mendasar ini menciptakan tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam sistem hukum yang masih sangat retributif.

Dalam praktik, kedua paradigma ini tidak selalu bersifat eksklusif. Banyak sistem hukum modern berupaya mengintegrasikan elemen restoratif ke dalam kerangka retributif yang ada. Namun integrasi ini memerlukan kehati-hatian untuk menghindari inkonsistensi dan instrumentalisasi. Tanpa kerangka yang jelas, upaya integrasi berisiko menghasilkan sistem hybrid yang justru mewarisi kelemahan kedua paradigma tanpa mengoptimalkan kekuatan masing-masing.

III. Landasan Normatif dan Kelemahannya

Meskipun KUHP Indonesia masih sangat retributif, beberapa undang-undang khusus telah mengadopsi elemen restorative justice. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara eksplisit mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan pendekatan restoratif. KUHP Baru yang disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, meskipun masih dominan retributif, memberikan ruang bagi penghentian penuntutan dalam hal tertentu dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif.

Namun implementasi restorative justice di Indonesia lebih banyak diatur melalui regulasi internal lembaga penegak hukum. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana yang bersifat ringan dengan nilai kerugian kecil dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Sementara itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur syarat dan mekanisme penghentian penuntutan melalui pendekatan restoratif. Kedua regulasi ini menjadi landasan operasional utama bagi implementasi restorative justice dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Meskipun regulasi-regulasi tersebut memberikan landasan formal bagi penerapan restorative justice, terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam kerangka normatif yang ada. Pertama, regulasi internal lembaga penegak hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan internal dan tidak dapat dijadikan dasar gugatan apabila terjadi penerapan yang tidak konsisten. Kedua, kriteria yang digunakan seperti tindak pidana ringan, nilai kerugian kecil, atau tidak menimbulkan keresahan masyarakat bersifat sangat subyektif dan rentan terhadap interpretasi yang tidak konsisten antar aparat atau antar wilayah.

Ketiga, regulasi yang ada tidak cukup mengatur mekanisme safeguards untuk memastikan kesukarelaan korban, kesetaraan posisi tawar antara pelaku dan korban, serta perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih luas. Keempat, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki regulasi sendiri-sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan kasus yang sama pada tahap berbeda. Kelemahan-kelemahan normatif ini membuka ruang bagi penerapan yang selektif dan tidak akuntabel, di mana keputusan untuk menerapkan restorative justice lebih banyak bergantung pada diskresi individual aparat daripada pada standar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. Anatomi Penerapan Selektif dan Implikasinya

A. Pola-Pola Selektivitas dalam Praktik

Meskipun data empiris yang sistematis masih terbatas, berbagai observasi terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan pola-pola penerapan selektif yang cukup konsisten. Terdapat indikasi kuat bahwa pelaku dengan status sosial lebih tinggi, koneksi politik, atau kemampuan ekonomi yang lebih baik memiliki akses yang lebih mudah terhadap mekanisme restoratif dibandingkan pelaku dari kalangan marginal. Dalam beberapa kasus yang mendapat sorotan media atau kritik publik, restorative justice cenderung digunakan sebagai strategi untuk meredam tekanan, bukan sebagai bagian dari penerapan kebijakan yang konsisten berdasarkan kriteria objektif.

Selektivitas juga tampak dalam penentuan jenis tindak pidana mana yang layak diselesaikan secara restoratif. Tindak pidana yang sama dapat diperlakukan berbeda tergantung pada konteks kasus, profil para pihak, atau bahkan perhatian media terhadap kasus tersebut. Lebih jauh lagi, penerapan restorative justice sangat bervariasi antar wilayah yurisdiksi, mencerminkan disparitas dalam pemahaman, komitmen, dan kebijakan internal aparat setempat. Pola-pola selektivitas ini mengindikasikan bahwa penerapan restorative justice belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstra-legal yang seharusnya tidak relevan dalam pengambilan keputusan hukum.

B. Ketimpangan Posisi Tawar dan Kesukarelaan Semu

Salah satu masalah paling serius dalam implementasi restorative justice adalah ketimpangan posisi tawar antara pelaku dan korban. Restorative justice mengasumsikan bahwa dialog dan kesepakatan terjadi dalam kondisi yang setara, namun asumsi ini sering kali tidak terpenuhi dalam realitas sosial Indonesia yang sangat hierarkis. Korban yang berada dalam kondisi ekonomi lemah mungkin terpaksa menerima kompensasi yang tidak memadai karena tekanan kebutuhan ekonomi mendesak. Dalam masyarakat yang hierarkis, korban dengan status sosial lebih rendah mungkin merasa tidak memiliki pilihan selain menerima penyelesaian yang ditawarkan pelaku dengan status lebih tinggi.

Trauma yang dialami korban juga dapat mempengaruhi kapasitas untuk mengambil keputusan yang benar-benar sukarela dan bebas. Korban sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya, alternatif penyelesaian yang tersedia, atau implikasi jangka panjang dari kesepakatan yang dibuat. Dalam kondisi ketimpangan semacam ini, kesepakatan restoratif berisiko menjadi mekanisme yang melegitimasi ketidakadilan struktural, bukan mengoreksinya. Yang terjadi bukanlah kesepakatan bebas antara pihak yang setara, melainkan penerimaan yang dipaksakan oleh kondisi struktural yang timpang. Korban yang seharusnya mendapat pemulihan justru terpaksa menerima penyelesaian yang lebih menguntungkan pelaku karena tidak memiliki alternatif lain yang lebih baik.

C. Instrumentalisasi untuk Pengelolaan Citra

Masalah lain yang patut menjadi perhatian serius adalah potensi penggunaan restorative justice sebagai strategi pengelolaan citra institusi penegak hukum. Dalam beberapa kasus yang mendapat sorotan publik, penyelesaian melalui mekanisme perdamaian sering kali dipresentasikan sebagai bukti keberhasilan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Narasi semacam ini berpotensi mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah proses perdamaian tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif bagi korban, ataukah hanya menjadi solusi pragmatis untuk meredam kritik publik terhadap sistem penegakan hukum yang bermasalah?

Ketika restorative justice lebih banyak digunakan sebagai instrumen public relations daripada sebagai komitmen substantif terhadap keadilan, maka yang terjadi adalah apa yang dapat disebut sebagai restorative justice symbolism, penggunaan terminologi dan prosedur restoratif untuk menciptakan kesan progresif, tanpa benar-benar mengubah praktik penegakan hukum secara mendasar. Dalam kondisi ini, restorative justice kehilangan makna substantifnya sebagai instrumen pemulihan keadilan dan berubah menjadi sekadar alat untuk merestorasi citra institusi penegak hukum di mata publik. Ironi yang terjadi adalah bahwa sebuah konsep yang pada awalnya dirancang untuk memulihkan keadilan justru digunakan untuk menutupi ketidakadilan yang terus berlangsung dalam sistem.

V. Dimensi Kepentingan Publik yang Terabaikan

Salah satu kritik fundamental terhadap penerapan restorative justice yang terlalu luas adalah pengabaian terhadap dimensi kepentingan publik dalam tindak pidana. Berbeda dengan sengketa perdata yang bersifat privat, tindak pidana pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan publik yang diwakili oleh negara. Dalam teori hukum pidana, prinsip ini dikenal sebagai dominium publicum bahwa tindak pidana tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak korban dan pelaku tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Pertimbangan kepentingan publik ini mencakup beberapa dimensi penting. Penyelesaian yang terlalu mudah dapat mengurangi efek jera terhadap calon pelaku lain di masyarakat, yang dalam teori pemidanaan dikenal sebagai general deterrence. Beberapa tindak pidana menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan pemulihan individual antara korban dan pelaku. Penerapan selektif restorative justice juga dapat menciptakan persepsi ketidakadilan dan melemahkan prinsip equality before the law, yang merupakan fondasi legitimasi sistem hukum modern. Lebih jauh lagi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban yang berada dalam posisi lemah dan tidak mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, sehingga tidak semua penyelesaian yang disepakati korban dan pelaku otomatis dapat diterima sebagai solusi yang adil.

Mengacu pada pertimbangan kepentingan publik tersebut, perlu ada batasan yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang layak untuk penyelesaian restoratif. Tindak pidana yang mengancam keamanan publik secara serius, seperti pembunuhan, terorisme, atau perdagangan narkotika dalam skala besar, tidak dapat diselesaikan secara restoratif karena dampaknya melampaui relasi individual antara korban dan pelaku. Demikian pula dengan tindak pidana yang korbannya bersifat difus atau masyarakat luas, seperti korupsi, pencemaran lingkungan, atau kejahatan korporasi, tidak dapat diselesaikan hanya dengan perdamaian individual karena yang dirugikan bukan hanya individu tertentu tetapi masyarakat secara keseluruhan. Pelaku yang melakukan tindak pidana secara berulang atau sistematis juga tidak layak mendapat penyelesaian restoratif karena pola tersebut menunjukkan ketiadaan itikad baik dan berpotensi mengulangi perbuatannya.

VI. Keadilan Prosedural: Transparansi dan Akuntabilitas yang Absen

Dalam teori keadilan, terdapat pembedaan penting antara keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif berkaitan dengan hasil yang adil, sementara keadilan prosedural berkaitan dengan proses yang adil untuk mencapai hasil tersebut. Tom Tyler dalam penelitiannya tentang legitimasi hukum menunjukkan bahwa keadilan prosedural seringkali lebih penting daripada keadilan substantif dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat lebih menerima keputusan yang tidak sepenuhnya menguntungkan mereka apabila proses pengambilan keputusan dipersepsikan adil, transparan, dan konsisten. Sebaliknya, hasil yang secara objektif mungkin adil akan ditolak apabila prosesnya dipersepsikan tidak adil atau diskriminatif.

Dalam konteks restorative justice, keadilan prosedural menuntut adanya kriteria yang jelas dan objektif mengenai tindak pidana mana yang dapat diselesaikan secara restoratif, konsistensi penerapan terhadap kasus-kasus yang serupa tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik, akuntabilitas pengambil keputusan yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan keputusan mereka, serta partisipasi yang bermakna dari korban dalam proses sehingga mereka benar-benar memiliki suara dan bukan sekadar objek dari kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sayangnya, implementasi restorative justice di Indonesia masih sangat kurang dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Tidak tersedia data yang dapat diakses publik mengenai berapa banyak kasus yang diselesaikan secara restoratif, jenis kasusnya, profil para pihak, atau alasan penerapannya. Keputusan untuk menerapkan restorative justice seringkali dibuat secara internal tanpa mekanisme check and balance eksternal yang memadai. Tidak ada jalur yang jelas bagi korban atau masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap penerapan restorative justice yang dianggap tidak tepat atau tidak adil. Tanpa transparansi, akuntabilitas menjadi mustahil. Dan tanpa akuntabilitas, penerapan selektif akan terus berlangsung tanpa konsekuensi, sementara kepercayaan publik terhadap sistem hukum terus tergerus.

VII. Kesimpulan: Antara Potensi dan Distorsi

Restorative justice pada dasarnya merupakan konsep yang memiliki potensi besar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara teoretis, pendekatan ini menawarkan paradigma yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks sistem peradilan yang kelebihan beban dan lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcapacity, restorative justice dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif untuk kasus-kasus tertentu.

Namun analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Indonesia menghadapi berbagai masalah serius yang mengancam legitimasinya. Penerapan yang selektif dan inkonsisten menciptakan persepsi ketidakadilan di mana tidak semua kasus dengan karakteristik serupa diperlakukan sama. Ketimpangan posisi tawar antara pelaku dan korban membuat korban yang lemah secara ekonomi, sosial, atau psikologis berisiko terpaksa menerima penyelesaian yang tidak adil. Potensi instrumentalisasi untuk pengelolaan citra membuat restorative justice berisiko digunakan lebih sebagai alat public relations daripada komitmen substantif terhadap keadilan. Pengabaian dimensi kepentingan publik dapat melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan sosial. Dan minimnya transparansi serta akuntabilitas membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Tanpa penyelesaian terhadap masalah-masalah ini, restorative justice berisiko mengalami distorsi dari instrumen keadilan substantif menjadi mekanisme pragmatis yang justru memperdalam ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan pidana. Yang diperlukan bukan penolakan terhadap konsep restorative justice, melainkan penguatan kerangka normatif dan praktik implementasi agar konsep ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini memerlukan penguatan landasan yuridis melalui undang-undang khusus yang mengatur restorative justice secara komprehensif, penetapan kriteria objektif yang jelas dan terukur, pembentukan lembaga atau mekanisme independen untuk pengawasan, transparansi data yang memungkinkan publik untuk memantau penerapannya, perlindungan korban yang memastikan kesukarelaan dan kesetaraan posisi tawar, pelatihan aparat yang komprehensif, evaluasi berkala terhadap dampak implementasi, serta mekanisme pengaduan dan sanksi bagi penyalahgunaan kewenangan.

Melalui penguatan-penguatan tersebut, diharapkan restorative justice dapat berkembang menjadi instrumen keadilan yang legitimate, bukan sekadar retorika reformasi hukum yang indah di permukaan namun kosong dalam praktik. Hanya dengan cara demikian, restorative justice dapat melepaskan diri dari kecurigaan bahwa ia hanyalah instrumen untuk merestorasi citra institusi penegak hukum, dan benar-benar menjadi mekanisme untuk merestorasi keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan terbesar ke depan bukanlah sekadar memperluas penerapan restorative justice, melainkan memastikan bahwa setiap penerapannya benar-benar berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas.

Mojokerto, 14 Maret 2026

Tim Litbang Kantor Firma Hukum

H. Rif’an Hanum & Nawacita