#PenegakanHukum – ADVOKAT HANUM

89,3% APBD Kota Mojokerto 2026 Habis untuk Birokrasi, Hanya 10,1% untuk Pembangunan Rakyat

By Anita Fitri Mei 21, 2026

Analisis Kritis Anggaran APBD Kota Mojokerto 2024–2026: Pelanggaran Batas Pegawai, Dominasi Birokrasi, dan Hibah Publik – Membantah Klaim KPK 100% Pencegahan Korupsi di Kota Mojokerto Abstrak Penelitian ini mengkaji dokumen…

Kriminalisasi Kritik Publik : Ketika Kebebasan Berekspresi Berhadapan dengan Pasal Karet

By Chintya Wulandari April 4, 2026

I. Pendahuluan: Kritik sebagai Pilar Demokrasi, Bukan Ancaman Dalam negara hukum yang demokratis, kritik publik bukanlah penyimpangan atau anomali, melainkan bagian inheren dan esensial dari kehidupan bernegara. Kritik berfungsi sebagai…

Restorative Justice atau Restorasi Citra?Analisis Kritis atas Penerapan Selektif Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

By Chintya Wulandari Maret 14, 2026

I. Pendahuluan: Antara Narasi Progresif dan Realitas Implementasi Dalam beberapa tahun terakhir, istilah restorative justice semakin sering muncul dalam diskursus penegakan hukum di Indonesia. Konsep ini kerap dipromosikan sebagai pendekatan…

Putusan Ada, Eksekusi Tidak: Lemahnya Daya Paksa Hukum di Lapangan

By Sisca Riski Selvira Februari 28, 2026

Pendahuluan Dalam konsepsi negara hukum (rechtstaat), setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Putusan tersebut bukan sekadar pernyataan normatif yang bersifat…