#PenegakanHukum - ADVOKAT HANUM

Analisis Kritis Anggaran APBD Kota Mojokerto 2024–2026: Pelanggaran Batas Pegawai, Dominasi Birokrasi, dan Hibah Publik – Membantah Klaim KPK 100%

Artikel

April 4, 2026 Chintya Wulandari

Kriminalisasi Kritik Publik : Ketika Kebebasan Berekspresi Berhadapan dengan Pasal Karet

I. Pendahuluan: Kritik sebagai Pilar Demokrasi, Bukan Ancaman Dalam negara hukum yang demokratis, kritik publik bukanlah penyimpangan atau anomali, melainkan

Artikel

Maret 14, 2026 Chintya Wulandari

Restorative Justice atau Restorasi Citra?Analisis Kritis atas Penerapan Selektif Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

I. Pendahuluan: Antara Narasi Progresif dan Realitas Implementasi Dalam beberapa tahun terakhir, istilah restorative justice semakin sering muncul dalam diskursus

Artikel

Februari 28, 2026 Sisca Riski Selvira

Putusan Ada, Eksekusi Tidak: Lemahnya Daya Paksa Hukum di Lapangan

Pendahuluan Dalam konsepsi negara hukum (rechtstaat), setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dihormati, dipatuhi,