I. Pendahuluan: Kritik terhadap Pendekatan Legalistik-Formalistik
Dalam praktik pembiayaan, khususnya pada lembaga seperti koperasi, perdebatan mengenai besaran bunga pinjaman sering kali disederhanakan pada satu pertanyaan tunggal: apakah bunga tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh regulasi. Selama angka bunga tidak melampaui batas maksimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan internal lembaga, praktik tersebut dianggap sah secara hukum dan tidak menimbulkan persoalan. Pendekatan ini mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai legalisme formal, yaitu pemahaman hukum yang semata-mata berfokus pada kesesuaian dengan teks norma tanpa mempertimbangkan substansi keadilan yang seharusnya dijamin oleh hukum tersebut.
Namun, pendekatan semacam ini sesungguhnya terlalu reduktif dan mengabaikan kompleksitas yang inheren dalam hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman. Hukum kontrak, sebagaimana dipahami dalam tradisi hukum perdata modern, tidak hanya berbicara tentang batas angka atau kesesuaian formal dengan regulasi, tetapi juga tentang prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, kepatutan, keseimbangan para pihak, dan tanggung jawab dalam hubungan kontraktual. Lebih jauh lagi, dalam konteks koperasi yang memiliki karakteristik khusus sebagai badan usaha berbasis kekeluargaan, dimensi sosial dan tujuan kesejahteraan kolektif tidak dapat diabaikan dalam menganalisis keabsahan dan kepatutan suatu praktik pembiayaan.
II. Koperasi dalam Kerangka Hukum Indonesia: Bukan Sekadar Lembaga Komersial
Dalam kerangka hukum Indonesia, koperasi memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dibandingkan lembaga keuangan komersial seperti bank atau perusahaan pembiayaan. Perbedaan ini bukan hanya bersifat teknis-administratif, melainkan menyentuh esensi dan tujuan keberadaan koperasi sebagai badan usaha. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana yang menjadi tujuan utama perusahaan komersial.
Asas kekeluargaan yang menjadi landasan koperasi memiliki implikasi normatif yang signifikan terhadap bagaimana hubungan hukum dalam koperasi harus dipahami dan dijalankan. Berbeda dengan hubungan kontraktual murni yang bersifat arm’s length transaction di mana para pihak dipandang sebagai subjek hukum yang independen dan setara yang bertransaksi semata-mata berdasarkan kepentingan masing-masing hubungan dalam koperasi mengandung dimensi sosial dan solidaritas yang melampaui logika transaksional murni. Anggota koperasi bukan sekadar nasabah atau klien, melainkan pemilik sekaligus pengguna jasa yang memiliki kepentingan kolektif dalam kesejahteraan bersama. Dengan demikian, hubungan hukum dalam koperasi tidak dapat dipahami secara sempit sebagai hubungan debitor-kreditor biasa, melainkan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai hubungan antar-anggota komunitas ekonomi yang memiliki tujuan bersama.
Lebih jauh lagi, tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota bukan sekadar retorika normatif yang tidak memiliki konsekuensi hukum konkret. Tujuan ini harus diterjemahkan ke dalam setiap kebijakan dan praktik operasional koperasi, termasuk dalam penetapan bunga pinjaman. Dalam perspektif ini, kegiatan simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi tidak dapat semata-mata diperlakukan sebagai aktivitas komersial yang berorientasi profit, melainkan harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan ekonomi anggota. Penetapan bunga yang terlalu tinggi, meskipun secara formal masih berada dalam batas yang diperbolehkan regulasi, dapat bertentangan dengan tujuan fundamental koperasi apabila bunga tersebut justru memperburuk kondisi ekonomi anggota atau mendorong mereka ke dalam lingkaran utang yang tidak produktif.
III. Prinsip Itikad Baik: Melampaui Kesesuaian Formal
Salah satu prinsip paling fundamental dalam hukum kontrak adalah asas itikad baik, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dalam doktrin hukum perdata dipahami sebagai kewajiban para pihak untuk bertindak secara jujur, wajar, dan memperhatikan kepentingan pihak lain dalam batas-batas yang reasonable. Prinsip itikad baik bukan sekadar ornamen moral dalam hukum kontrak, melainkan memiliki kekuatan normatif yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan dan kepatutan suatu perjanjian atau pelaksanaannya.
Dalam konteks penetapan bunga pinjaman, asas itikad baik menuntut bahwa pemberi pinjaman tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan kepentingan penerima pinjaman. Artinya, para pihak tidak hanya terikat pada apa yang tertulis secara formal dalam perjanjian atau apa yang diperbolehkan secara legal, tetapi juga pada nilai kepatutan dan keadilan yang menjadi substansi dari hubungan kontraktual. Penetapan bunga yang secara nyata memberatkan salah satu pihak, meskipun tidak melampaui batas maksimum yang ditetapkan regulasi, dapat dipersoalkan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik apabila dapat dibuktikan bahwa pemberi pinjaman mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bunga tersebut tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi penerima pinjaman.
Lebih jauh lagi, dalam yurisprudensi dan doktrin hukum perdata, asas itikad baik tidak hanya berlaku dalam tahap pelaksanaan perjanjian tetapi juga dalam tahap pra-kontraktual dan pasca-kontraktual. Dalam tahap pra-kontraktual, pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan mengenai konsekuensi dari bunga yang ditetapkan, termasuk total biaya yang harus dibayar dan dampaknya terhadap keuangan debitur. Kegagalan untuk memberikan informasi yang memadai atau bahkan penyampaian informasi yang menyesatkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap itikad baik pra-kontraktual yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan perjanjian atau menyesuaikan ketentuannya. Dalam tahap pelaksanaan, itikad baik menuntut adanya fleksibilitas dan kesediaan untuk menyesuaikan ketentuan apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan yang membuat pelaksanaan perjanjian menjadi sangat memberatkan salah satu pihak.
IV. Keseimbangan Para Pihak dan Problem Abuse of Circumstances
Salah satu asumsi fundamental dalam teori hukum kontrak klasik adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berada dalam posisi yang setara dan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan isi perjanjian (freedom of contract). Namun asumsi ini sering kali tidak terpenuhi dalam realitas hubungan kontraktual, terutama dalam konteks perjanjian kredit atau pembiayaan. Dalam banyak hubungan kredit, terdapat ketimpangan posisi yang signifikan antara pemberi dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman biasanya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam menentukan syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk besaran bunga, jangka waktu, dan konsekuensi dari keterlambatan atau gagal bayar. Sebaliknya, penerima pinjaman sering kali berada dalam posisi yang lemah, baik karena keterbatasan pilihan alternatif pembiayaan, kebutuhan mendesak akan dana, maupun ketidaksetaraan dalam pengetahuan dan informasi mengenai seluk-beluk pembiayaan.
Dalam situasi ketimpangan posisi tawar semacam ini, terdapat risiko yang sangat nyata bahwa pihak yang lebih kuat akan menyalahgunakan posisinya untuk memaksakan ketentuan yang tidak adil atau tidak proporsional kepada pihak yang lebih lemah. Dalam doktrin hukum kontrak, kondisi ini dikenal sebagai abuse of circumstances atau penyalahgunaan keadaan, yang dalam sistem hukum tertentu dapat menjadi dasar untuk membatalkan perjanjian atau menyesuaikan ketentuannya. Meskipun konsep abuse of circumstances belum diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata Indonesia, prinsip ini dapat diturunkan dari asas itikad baik dan kepatutan yang menjadi fondasi hukum kontrak. Hukum seharusnya hadir untuk memastikan bahwa tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah, di mana pihak tersebut secara formal memberikan persetujuan tetapi substansinya persetujuan tersebut bukan merupakan ekspresi kehendak bebas melainkan hasil dari tekanan keadaan.
Dalam konteks penetapan bunga pinjaman, abuse of circumstances dapat terjadi ketika pemberi pinjaman mengetahui bahwa penerima pinjaman berada dalam kondisi ekonomi yang sangat tertekan atau memiliki kebutuhan mendesak akan dana, namun tetap menetapkan bunga yang sangat tinggi dengan memanfaatkan ketidakberdayaan penerima pinjaman untuk menolak atau menegosiasikan ketentuan yang lebih adil. Meskipun secara formal penerima pinjaman memberikan persetujuan dan menandatangani perjanjian, persetujuan tersebut tidak dapat dianggap sebagai manifestasi kehendak bebas apabila diberikan dalam kondisi yang tidak memungkinkan adanya pilihan riil. Dalam perspektif keadilan kontraktual, perjanjian yang lahir dari kondisi semacam ini tidak dapat dianggap sepenuhnya legitimate meskipun memenuhi syarat formal keabsahan perjanjian.
V. Prinsip Kehati-hatian dan Kemampuan Bayar
Dalam praktik pembiayaan yang sehat dan bertanggung jawab, pemberian pinjaman tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon debitur untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip kehati-hatian atau prudential principle, yang mensyaratkan bahwa pemberi pinjaman harus melakukan assessment yang memadai terhadap profil risiko calon debitur sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman dan menentukan besaran bunga yang akan dikenakan. Prinsip kehati-hatian ini bukan sekadar good practice atau anjuran moral, melainkan memiliki landasan normatif yang kuat dalam berbagai regulasi di sektor keuangan.
Meskipun prinsip kehati-hatian ini lebih eksplisit dikenal dan diatur dalam sektor perbankan melalui berbagai regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset dan manajemen risiko kredit, secara substansi prinsip ini juga relevan dan seharusnya diterapkan dalam kegiatan simpan pinjam koperasi. Relevansi ini tidak hanya didasarkan pada analogi dengan praktik perbankan, tetapi juga pada logika dasar bahwa pemberian pinjaman yang tidak mempertimbangkan kemampuan bayar debitur pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak. Bagi debitur, pinjaman yang melebihi kemampuan bayar akan mendorong mereka ke dalam lingkaran utang yang semakin dalam, di mana mereka terpaksa mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama, menciptakan debt trap yang sulit untuk keluar. Bagi koperasi sebagai pemberi pinjaman, tingkat gagal bayar yang tinggi akan mengancam kesehatan keuangan lembaga dan pada akhirnya merugikan seluruh anggota.
Dalam perspektif ini, penetapan bunga pinjaman harus dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya berapa besar keuntungan yang ingin diperoleh koperasi atau berapa batas maksimum yang diperbolehkan regulasi, tetapi juga apakah bunga tersebut proporsional dengan kemampuan ekonomi debitur. Penilaian proporsionalitas ini memerlukan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor, termasuk pendapatan debitur, pengeluaran rutin yang harus dipenuhi, kewajiban utang lain yang sudah ada, serta kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar di masa depan. Penetapan bunga yang mengabaikan pertimbangan-pertimbangan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak dan mengancam tujuan kesejahteraan kolektif yang menjadi raison detre koperasi.
VI. Kewajaran dan Kepatutan: Melampaui Batas Maksimum
Regulasi di bidang koperasi, termasuk berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pada dasarnya menekankan bahwa kegiatan simpan pinjam harus dilakukan secara sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Penggunaan kata-kata seperti sehat, wajar, dan bertanggung jawab dalam regulasi bukan sekadar hiasan retorika yang tidak memiliki konsekuensi normatif, melainkan merupakan standar substantif yang harus dipenuhi dalam praktik operasional koperasi. Namun yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana kata-kata tersebut ditafsirkan dan dioperasionalisasikan dalam praktik.
Kata wajar dalam konteks penetapan bunga pinjaman tidak dapat dimaknai secara sempit dan formalistik sebagai sekadar berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan regulasi. Penafsiran semacam ini akan mengosongkan makna substantif dari kata wajar itu sendiri, karena mereduksinya menjadi sekadar kesesuaian numerik dengan batasan formal. Sebaliknya, kewajaran harus dipahami dalam konteks yang lebih luas yang mencakup berbagai dimensi, termasuk proporsionalitas bunga dengan risiko yang diambil oleh pemberi pinjaman, keseimbangan antara keuntungan koperasi dengan kemampuan bayar anggota, serta dampak bunga tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi debitur dan pencapaian tujuan sosial koperasi.
Lebih jauh lagi, penilaian kewajaran tidak dapat dilakukan secara abstrak dan universal, melainkan harus mempertimbangkan konteks spesifik dari setiap kasus. Bunga yang mungkin dianggap wajar dalam satu konteks dapat menjadi tidak wajar dalam konteks lain, tergantung pada berbagai faktor seperti tujuan pinjaman, jangka waktu, kondisi ekonomi debitur, dan tingkat risiko yang dihadapi pemberi pinjaman. Sebagai contoh, bunga yang relatif tinggi mungkin dapat dibenarkan untuk pinjaman produktif jangka pendek yang ditujukan untuk modal usaha dengan prospek pengembalian yang cepat, namun bunga yang sama mungkin tidak wajar untuk pinjaman konsumtif jangka panjang bagi debitur dengan pendapatan tetap yang terbatas. Oleh karena itu, penilaian kewajaran memerlukan pendekatan yang kontekstual dan nuanced, bukan sekadar aplikasi mekanis dari batasan numerik yang sama untuk semua situasi.
VII. Risiko Sistemik dan Tanggung Jawab Sosial
Persoalan penetapan bunga pinjaman bukan hanya berkaitan dengan keadilan dalam hubungan individual antara koperasi sebagai pemberi pinjaman dengan anggota tertentu sebagai penerima pinjaman, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kesehatan ekonomi kolektif anggota koperasi dan bahkan stabilitas sistem keuangan informal. Praktik pemberian bunga yang tidak mempertimbangkan kemampuan bayar debitur secara sistematis berpotensi menimbulkan dampak negatif yang melampaui individu yang bersangkutan dan merugikan kepentingan kolektif yang lebih luas.
Beban pembayaran yang tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi debitur dapat mendorong mereka ke dalam lingkaran utang yang semakin dalam dan sulit untuk keluar. Ketika debitur tidak mampu membayar angsuran dari pendapatan rutin mereka, mereka terpaksa mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama, atau bahkan menjual aset produktif yang pada akhirnya semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan tetapi juga mengancam stabilitas keuangan koperasi itu sendiri. Tingkat gagal bayar yang tinggi akan menggerus modal koperasi dan mengurangi kemampuannya untuk memberikan layanan kepada anggota lain, menciptakan spiral negatif yang pada akhirnya merugikan seluruh komunitas anggota.
Lebih jauh lagi, sebagai lembaga ekonomi yang memiliki mandat sosial untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi memiliki tanggung jawab yang melampaui sekadar menjalankan kegiatan simpan pinjam secara legal-formal. Tanggung jawab sosial ini menuntut bahwa koperasi tidak hanya mengejar keuntungan finansial atau keberlanjutan lembaga secara sempit, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan pembiayaan yang dijalankan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota, bukan justru memperburuknya. Dalam perspektif ini, penetapan bunga yang terlalu tinggi meskipun secara formal legal dapat dikategorikan sebagai kegagalan koperasi dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dan bertentangan dengan tujuan fundamental keberadaan koperasi sebagaimana diamanatkan undang-undang.
VIII. Penutup: Dari Legalitas Menuju Keadilan Substantif
Analisis yang telah dipaparkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan legalistik-formalistik yang hanya memeriksa apakah bunga pinjaman berada dalam batas maksimum yang diperbolehkan regulasi bersifat sangat reduktif dan gagal menangkap kompleksitas normatif yang seharusnya dipertimbangkan dalam menilai keabsahan dan kepatutan penetapan bunga. Hukum kontrak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan formal yang harus dipatuhi secara mekanis, melainkan harus dibaca sebagai sistem normatif yang mengandung prinsip-prinsip fundamental tentang keadilan, kepatutan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam hubungan kontraktual.
Dalam konteks penetapan bunga pinjaman oleh koperasi, prinsip-prinsip fundamental tersebut menuntut bahwa penetapan bunga tidak hanya harus memenuhi legalitas formal dengan berada dalam batas maksimum yang diperbolehkan, tetapi juga harus memenuhi berbagai kriteria substantif. Penetapan bunga harus dilakukan dengan itikad baik yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang, bukan semata-mata kepentingan pemberi pinjaman untuk memaksimalkan keuntungan. Penetapan bunga harus proporsional dengan kemampuan ekonomi debitur dan tidak boleh mendorong mereka ke dalam lingkaran utang yang destruktif. Penetapan bunga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan assessment yang memadai terhadap kemampuan bayar. Penetapan bunga harus wajar dan patut dalam konteks spesifik dari setiap kasus, bukan sekadar memenuhi batasan numerik yang sama untuk semua situasi.
Lebih jauh lagi, dalam konteks koperasi yang memiliki karakteristik khusus sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, penetapan bunga tidak dapat dipahami dalam kerangka logika komersial murni melainkan harus dibaca dalam konteks tanggung jawab sosial dan tujuan kesejahteraan kolektif. Koperasi bukan hanya lembaga pembiayaan yang kebetulan dimiliki oleh anggota, melainkan merupakan komunitas ekonomi yang memiliki tujuan bersama untuk saling mendukung dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap kebijakan, termasuk penetapan bunga, harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut, bukan justru mengkhianatinya.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan dalam menilai penetapan bunga pinjaman bukan lagi sekadar apakah bunga ini diperbolehkan oleh regulasi, tetapi apakah bunga ini adil, patut, dan sejalan dengan tujuan fundamental koperasi. Selama pertanyaan-pertanyaan substantif tersebut belum dijawab dengan jujur dan dioperasionalisasikan dalam praktik, maka praktik pembiayaan yang ada masih menyisakan persoalan serius yang perlu dikritisi. Reformasi yang diperlukan bukan hanya pada level regulasi yang menetapkan batas maksimum bunga, tetapi juga pada level kesadaran normatif para pengelola koperasi dan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan substantif benar-benar ditegakkan dalam praktik. Hanya dengan cara demikian, koperasi dapat memenuhi janjinya sebagai lembaga ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan anggota, bukan sekadar lembaga pembiayaan yang beroperasi dengan dalih legalitas formal.
DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
Subekti, R. (2010). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
Hernoko, Agus Yudha. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
Fuady, Munir. (2014). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sitompul, Zulkarnain. (2004). Problematika Perbankan. Bandung: Books Terrace & Library.
Mojokerto, 11 April 2026
Tim Litbang Kantor Firma Hukum
H. Rif’an Hanum & Nawacita
